KabarLucu.Com

Masyarakat Indonesia sebentar lagi akan berbangga dengan dunia pendidikan di negeri sendiri. Pasalnya, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mencetuskan program baru. Yakni semua buku teks pelajaran di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sudah bisa dipenuhi dan gratis alias tidak dipungut biaya sama sekali.

Untuk lebih jelasnya, pembaca kabarlucu.com bisa menyimak secara lengkap berita yang kami kutip dari kompas.com di bawah ini. Monggo dibaca langsung...

Buku teks pelajaran yang masih membebani siswa di jenjang pendidikan SD dan SMP akan segera dibenahi. Mulai 2011, buku-buku teks pelajaran untuk siswa SD dan SMP milik pemerintah harus gratis.

"Memang, tahun ini masih ada buku teks yang belum bisa di-cover dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Tapi tahun depan, soal buku teks di pendidikan dasar sudah harus selesai. Semua buku teks pelajaran di SD dan SMP sudah bisa dipenuhi. Jadi, harus gratis. Ini terutama untuk sekolah di bawah pemerintah. Yang swasta, pemerintah tidak bisa terlalu intervensi," kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh di Jakarta, Selasa (16/9/2010).

Menurut Nuh, saat ini ada dua mata pelajaran lagi yang belum bisa didanai di jenjang SD. Tujuh mata pelajaran sudah didanai BOS. Adapun di jenjang SMP, tiga dari sepuluh mata pelajaran belum bisa didanai dari alokasi BOS.

Berdasarkan praktik di sekolah-sekolah, seperti di wilayah Jakarta, buku-buku teks pelajaran memang disedikan secara gratis kepada setiap siswa. Namun, sejumlah sekolah masih membebani siswa dengan keharusan membeli buku latihan semacam lembar kerja siswa (LKS) yang biayanya bisa mencapai ratusan ribu rupiah.

Menanggapi hal itu, Nuh mengatakan, semua celah bagi sekolah untuk membebani siswa membeli buku teks dan LKS akan ditutup. "Lembar latihan seperti LKS mesti diintegrasikan dengan buku teks. Untuk di pendidikan dasar, persoalan buku teks harus beres tahun depan," ungkap Nuh.

Guna menjamin ketaatan pihak SD dan SMP melaksanakan program buku teks gratis, kata Nuh, pemerintah akan memberikan sanksi bagi sekolah yang melanggar. Sanksinya nanti dikaitkan dengan alokasi dana atau program yang seharusnya diterima sekolah tersebut.

Tahun ini pemerintah menyalurkan dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp 9,3 triliun untuk mendukung program pendidikan dasar. Sebanyak Rp 3,7 triliun dikucurkan di jenjang SMP untuk bangunan fisik, alat peraga, dan buku. Di jenjang SD, kucuran DAK senilai Rp 5,6 triliun untuk bangunan fisik dan buku. (komp/klc-1)