MEDAN, kabarlucu.comBalai Kota Medan, Selasa siang (31/8) sekira pukul 14.00 WIB, heboh. Pasalnya, ratusan pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di sekretariat daerah itu membicarakan pergantian pejabat eselon II yang mendadak dilakukan Wali Kota Medan. Selain membicarakan waktunya yang mendadak, mereka juga membicarakan nama-nama pejabat yang dicopot dan pejabat penggantinya. Pelantikan pejabat eselon III yang dilakukan secara mendadak, dua pekan lalu, juga mereka gunjingkan.
Menurut mereka sejumlah pejabat tidak layak dicopot, karena selama ini berkinerja baik. Mereka juga mengatakan, sejumlah pejabat penggantinya juga tidak layak. Selain masih kurang pengalaman, juga ada indikasi nepotisme. “Pelantikannya pukul 16.00 WIB di ruang rapat III, lantai 4 balai kota,” ujar staf Bagian Umum.
Wartawan media ini kemudian meluncur ke lantai IV. Sejumlah petugas Bagian Umum dan Protokoler terlihat sibuk mengatur ruangan rapat IV. Semua bergerak cepat merapikan meja dan kursi serta sound system, karena satu jam lagi pelantikan dimulai. Seorang staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kemudian memberikan fotokopi draft Surat Keputusan (SK) pencopotan dan pelantikan pejabat baru.
Dalam berkas fotokopi itu tertulis, pejabat yang bakal dicopot adalah Kadis Bina Marga, Gindo Marganti Hasibuan. Dia digantikan Gunawan, pejabat baru yang selama ini menjadi anak buahnya di Dinas Bina Marga. Selanjutnya, Kadis Pendapatan, Randiman Tarigan. Dia digantikan Syahrul Harahap salah satu Kepala Unit Pelaksana Teknis di Dinas Pendapatan Pemvropsu.
Syahrul Harahap selama ini selalu terlihat mendampingi Wali Kota Medan, Rahudman Harahap, dalam berbagai kesempatan, terlebih saat masa kampanye Pilkada, beberapa bulan lalu. Syahrul sendiri baru setahun bertugas di Pemprovsu, sebelumnya dia bertugas di Tapanuli Selatan. Sejumlah pejabat di Pemko Medan mengatakan, Syahrul Harahap merupakan sepupu Wali Kota Medan, Rahudman Harahap.
Pejabat yang dicopot selanjutnya adalah Asisten Administrasi Umum (Asmum), Sulaiman. Pejabat yang menggantikannya belum diketahui. Sumber wartawan koran ini di balai kota mengatakan, pengganti Sulaiman merupakan pejabat di Pemprovsu. Terakhir, Kabag Aset dan Perlengkapan, Abdullah Matondang. Dia dicopot dari jabatannya dan dilantik sebagai staf ahli wali kota. Saat wartawan koran ini menyebutkan sejumlah pejabat yang dicopot dan penggantinya serta latar belakangnya, Kepala BKD, Lahum Lubis, tak membantahnya. Hanya dia belum bisa memastikan kapan pelantikan dimulai.
Pukul 15.00 WIB suasana semakin heboh. Saat itu sejumlah pejabat yang bakal dicopot dan pejabat penggantinya datang ke balai kota. Yang pertama Kepala Dinas Bina Marga, Gindo Marganti Hasibuan. Begitu turun dari mobilnya, dia langsung naik ke lantai II, masuk ke ruangan Sekda Medan, M Fitriyus. Tak lama berselang, calon pejabat Kadis Bina Marga yang baru, Gunawan, juga tiba di balai kota. Setengah berlari, dia naik ke lantai II dan masuk ke ruangan Sekda.
Sekitar belasan menit, Gindo dan Gunawan, keluar dari ruangan Fitriyus, turun ke lobi dan langsung meninggalkan balai kota. Sepeninggal kedua pejabat itu, Syahrul Harahap pun tiba di balai kota. Setengah berlari dia naik ke lantai II, dan masuk ke ruangan Sekda. Namun sesaat kemudian, Syahrul langsung keluar ruangan sambil garuk-garuk kepala. Dia langsung buru-buru pergi meninggalkan balai kota, menghindari sejumlah wartawan. Sulaiman dan Abdullah Matondang sendiri memang berkantor di balai kota, sehingga kehadiran mereka tak begitu dihiraukan.
Hingga pukul 16.00 WIB, tak terlihat sama sekali ada tanda-tanda pelantikan. Petugas protokoler pun satu per satu meninggalkan ruang pelantikan. Tak lama kemudian, terlihat Kepala BKD, Lahum Lubis, masuk ke ruangan Sekda. Beberapa menit kemudian dia mengatakan, pelantikan secara dadakan itu ditunda. Alasan penundaan pelantikan, lanjut Lahum, karena Wali Kota Medan, Rahudman Harahap, ada urusan mendadak yang tak dapat ditinggalkan. “Besok (hari ini, Red) jadinya pelantikannya. Namun, belum tahu jam berapa. Kemungkinan juga akan dilakukan mendadak,” ujarnya. Wakil Wali Kota Medan, T Dzulmi Eldin, yang dihubungi wartawan koran ini mengatakan, belum ada pelantikan pejabat eselon II di Pemko Medan. ”Belum ada,” jawabnya singkat.
Ditunda Karena Setoran tak Jelas
Sudah jadi rahasia umum di Pemko Medan bahwa semua jabatan telah dibanderol. Nilai bervariasi, tergantung basah atau tidaknya jabatan tersebut. Paling murah jabatan kering seperti staf ahli, dibanderol Rp150 juta, sedangkan jabatan paling basah seperti Dinas PU Bina Marga dan Dinas Pendapatan, dibanderol Rp1 miliar. Seorang kepala dinas yang dihubungi wartawan koran ini menginformasikan, pelantikan pejabat eselon II ditunda, karena masih ada calon pejabat baru yang belum jelas setorannya. Isu belum jelasnya setoran dari seorang pejabat yang akan dilantik tersebut, kemarin, hanya dibicarakan PNS di balai kota.
Bagaimana praktik jual-beli jabatan di Pemko Medan? Wartawan koran ini kemarin mendapat pengakuan dari seorang kepala dinas. Pejabat tersebut mengatakan, dia sudah berulang kali dipanggil dan diminta setoran, jika jabatannya masih ingin berlanjut. “Semua orang sudah tahu, setahun belakangan ini semua jabatan harus dibayar, kalau tidak mana ada jabatan. Kalau dipikir-pikir lebih enak masa Pak Abdillah (wali kota sebelumnya, Red) dulu,” katanya. Beberapa kepala dinas lainnya mengaku, diminta setoran oleh orang-orang yang mengaku sebagai orang suruhan Wali Kota.
Wali Kota Medan, Rahudman Harahap, saat ditemui di rumah dinas membantah adanya jual beli jabatan. ”Saya tidak pernah minta apapun dari pejabat yang akan dilantik. Inilah yang saya tidak suka, adanya isu jual beli jabatan ini,” katanya. Menurutnya, isu itu sengaja dihembuskan para pejabat yang akan diganti. Padahal sejak awal hingga saat ini, dia mengaku tidak pernah meminta uang atau setoran dari setiap pejabat yang akan dilantik.
Soal jual beli jabatan itu, membuat Ketua Fraksi PAN DPRD Medan, Ahmad Arif SE MM, tercengang. Dia mengaku heran, mengapa praktik tersebut makin subur dan telah jadi rahasia umum. Seharusnya untuk menjaring pejabat yang benar-benar memiliki kapabelitas dilakukan lewat fit and profer test. “Hal ini mesti disampaikan agar masyarakat memahami cara pergantian pejabat secara benar, bukan karena like or this like,” katanya. Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Medan, Ikrimah Hamidy menegaskan, perekrutan pejabat eselon II ini sebaiknya melalui sistem yang lebih transparan dan benar-benar melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), sehingga tidak ada celah jual beli jabatan.
Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Sumatera Utara (USU), Warjio menegaskan, seharusnya Rahudman-Eldin membuktikan janji saat kampanye dulu. Menurutnya, saat kampanye pasangan itu pernah menjanjikan tak ada jual beli jabatan. Dikatakannya, perekrutan pejabat eselon II harus disertai dengan tanggung jawab moral, sehingga sistem apapun yang dipakai akan tetap transparan.
(matanews.com/klc-1)
